Kini, Produk UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Februari 2021, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo. PP Nomor 7 tahun 2021 ini merupakan aturan
mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau informasi lain yang ditentukan oleh undang-undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah . Dengan demikian, BUMN yang Anda tanyakan juga termasuk ke dalam badan publik yang dapat menjadi pihak dalam sengketa informasi publik.
Oktober 7, 2019. Dalam pengadaan barang dan jasa, istilah kontrak tentu sudah tidak asing lagi. Kontrak diberlakukan sebagai bentuk persetujuan antara dua orang atau lebih tentang kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan secara sebagian. Hal ini dituangkan dalam dokumen tentang persetujuan antara dua pihak dengan syarat dan ketentuan.
Namun, untuk sektor swasta belum ada panduan terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, ISO 20400 dapat diadopsi dan diterapkan pihak swasta sehingga standar ini bisa dijadikan panduan/pedoman bagi perusahaan atau organisasi dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa, sebagai upaya untuk menyempurnakan proses
TENTANG PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA Oleh: Catur Septiana Rakhmawati, S.H. Abstract Minister of State Owned Enterprises No. Per-15 / MBU / 2012 that regulates the guidelines for the procurement of goods and / or services by the state, in fact, result in a conflict with competition law.
Demikian adalah 4 jenis pengadaan barang dan jasa yang menjadi ketentuan di peraturan yang baru mengenai pengadaan barang dan jasa di ruang lingkup perusahaan swasta, BUMN, maupun instansi pemerintahan, dan semuanya bisa dipelajari di diklat pengadaan bersama dengan www.bimteknasional.id. P3 Sriwijaya telah menyelenggarakan pelatihan, bimtek ERGz.